Berita Muratara, Rupit – Ketua Forum Pemuda Pembaharu, Fadli Nopiansa, menyampaikan sikap tegas dan terukur atas pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terkait tapal batas antara Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dan Musi Banyuasin yang disebut telah “clear tanpa permasalahan”.
Menurut Fadli, persoalan tapal batas bukan sekadar isu administratif, melainkan menyangkut legitimasi teritorial, kepastian hukum, serta kehormatan daerah. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, batas wilayah memiliki konsekuensi strategis terhadap perencanaan pembangunan, tata ruang, pelayanan publik, hingga distribusi sumber daya fiskal.
“Setiap pernyataan publik yang berkaitan dengan batas daerah harus berbasis pada dokumen yuridis dan peta resmi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Ini bukan isu opini, melainkan ranah regulatif,” tegas Fadli.
Ia menekankan bahwa Muratara menjunjung tinggi etika hubungan antarwilayah dan menghormati daerah yang berbatasan langsung. Namun demikian, kehormatan wilayah tidak dapat diperdebatkan secara spekulatif.
“Ini adalah bentuk pertanggungjawaban moral dan historis bagi generasi Muratara di masa depan. Wilayah bukan sekadar garis pada peta, tetapi simbol identitas dan marwah daerah,” ujarnya.
Fadli menambahkan, dinamika batas wilayah semestinya disikapi melalui pendekatan akademik, dialog institusional, serta verifikasi berbasis regulasi. Ia mengingatkan bahwa pernyataan yang tidak ditopang data dan norma hukum berpotensi memantik polemik publik dan menimbulkan disorientasi sosial di tengah masyarakat.
Forum Pemuda Pembaharu juga mendorong agar pembahasan atau klarifikasi terkait tapal batas dilakukan melalui forum resmi antar pemerintah daerah dengan melibatkan kementerian terkait, sehingga tidak berkembang menjadi polemik liar di ruang publik.
“Stabilitas kawasan perbatasan adalah prasyarat kesinambungan pembangunan. Muratara adalah daerah yang menjunjung tinggi etika, toleransi, dan harmonisasi regional. Namun dalam hal integritas wilayah, kami berdiri tegak dan akan mempertahankannya secara konstitusional,” tutupnya.
Sebagai generasi penerus, pemuda Muratara menegaskan komitmennya untuk menjaga kedaulatan administratif dan kehormatan daerah demi fondasi masa depan yang kokoh dan berkeadilan.(Zm)
Pewarta: Zm
Editor : Ario
